PEMBUKTIAN KERUGIAN IMMATERIIL DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN PERDATA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN DISKRESI HAKIM

Abstract

Pembuktian kerugian immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan persoalan yuridis yang kompleks dan belum terselesaikan secara normatif dalam hukum acara perdata Indonesia. Pasal 1365 KUHPerdata mengakui kerugian immateriil sebagai bagian dari ganti rugi, namun tidak memberikan parameter pembuktian yang jelas. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembuktian kerugian immateriil dalam praktik peradilan perdata Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi putusan, serta menawarkan kerangka pembuktian yang lebih terstruktur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa: pertama, pembuktian kerugian immateriil bertumpu pada asas actori incumbit probatio yang menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada beban pembuktian sepenuhnya pada penggugat; kedua, ketiadaan standar normatif menyebabkan hakim mengandalkan asas kepatutan dan keyakinan hakim, yang berimplikasi pada disparitas putusan; ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung telah mengembangkan kaidah-kaidah pembatasan, namun belum cukup memberikan pedoman yang operasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman pembuktian kerugian immateriil yang bersifat terukur tanpa menghilangkan ruang diskresi hakim yang proporsional.